Langsung ke konten utama

Imam Besar FBR: MUI Jakarta Wajib Dipimpin Ulama Betawi

SUARAKAUMBETAWI | Jakarta,- Perhelatan Musyawarah Daerah ke-10 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi DKI Jakarta akan digelar pada hari Selasa-Rabu, 4-5 Desember 2023 di Hotel Grand Cempaka Cipayung Bogor Jawa Barat.

Menanggapi hal tersebut, Imam Besar Forum Betawi Rempug (FBR), yang dihubungi lewat telepon, mengatakan bahwa Ketua MUI Propinsi Jakarta wajib dipegang oleh ulama Betawi.

Kyai Lutfi, yang juga Wakil Ketua PWNU Jakarta beralasan bahwa sejak awal berdirinya pada tahun 1975, Ketua MUI Propinsi DKI Jakarta selalu dipimpin oleh ulama Betawi. Sekalipun beberapa kali pernah dipimpin oleh bukan ulama Betawi, namun tidak melalui mekanisme Musyawarah Daerah (Musda) dan hanya melanjutkan periode pemimpin sebelumnya, yaitu Pergantian Antar Waktu.

Kepemimpinan MUI DKI Jakarta pertama (1975-1980) adalah KH. Abdullah Syafe’i, pendiri perguruan Islam Assyafi’iyyah Jakarta selama dua periode. Dilanjutkan oleh KH. Achmad Mursyidi (1985-1990), pendiri Perguruan Islam Al-Falah Klender Jakarta Timur.

Dipertengahan jalan, KH. Achmad Mursyidi mengundurkan diri dengan alasan kesibukan diri dan tongkat estafet antar waktu diserahkan kepada KH. Syafi’i Hadzami (1987-1990), pendiri Perguruan Islam Al-Asyirotussyafi’iyyah Jakarta Selatan.

KH. Syafi’i Hadzami dipercaya kembali untuk memimpin dua periode selanjutnya, yaitu periode keempat (1990-1995) dan periode kelima (1995-2000). 

Pada periode keenam (2000-2005), KH. Achmad Mursyidi kembali memimpin setelah terpilih di Musda. Pada tanggal 9 April 2003, KH. Achmad Mursyidi mangkat, digantikan oleh KH. Achmad Syatibi (2003). 

Belum setahun menjabat, KH. Achmad Syatibi pun mangkat, digantikan oleh KH. Mansyuri Syahid sampai diselenggarakan Musda selanjutnya.

Dalam Musda tahun 2005, KH. Munzir Tamam, adik KH. Achmad Mursyidi ditetapkan sebagai Ketua Umum MUI DKI Jakarta periode 2005-2010.

Namun KH. Munzir Tamam tidak bisa menyelesaikan periode selanjutnya (2010-2015), karena terjadi konflik internal di tubuh MUI Jakarta, yang pada akhirnya menyebabkan MUI Pusat turun tangan untuk mengadakan Musda yang dipercepat.

Ulama kharismatik Betawi lainnya kembali dipercaya memimpin MUI Jakarta (2013-2018), yaitu KHA. Syarifudin Abdul Ghani. Kemudian periode 2018-2023, KH. Munahar Mukhtar ditetapkan sebagai pimpinan selanjutnya.

Dengan demikian, menurut Kyai Lutfi tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa sudah seharusnya ulama Betawi dipercaya kembali memimpin MUI Jakarta. Mengingat sejarah panjang perjalanannya yang tidak bisa dilepaskan dari ulama-ulama Betawi.

“Apalagi sekarang ini, di mana Jakarta telah ditetapkan sebagai bukan lagi Ibukota Negara, maka tidak elok jika ulama yang bukan asli Betawi dipaksakan menjadi Ketua Umum MUI Jakarta,” pungkasnya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Imam Besar FBR: Kami akan Bergerak, Bila Budaya Betawi Tidak Ada di RUU Daerah Khusus Jakarta

SUARAKAUMBETAWI Jakarta,- Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang sedang digarap oleh Badan Legislasi Nasional (Balegnas) menandakan terjadinya perubahan dalam sistem pemerintahan daerah, yang terkait erat dengan situasi politik nasional.                                                                            Menurut Imam Besar Forum Betawi Rempug (FBR), KH. Lutfi Hakim, sejak Jakarta ditetapkan sebagai Ibukota Negara, tujuh presiden dan tiga orde sudah dilalui, terdapat 9 (sembilan) kali perubahan yang bersifat pokok terhadap sistem pemerintahan daerah pasca kemerdekaan, serta 5 (lima) kali perubahan yang berkaitan dengan undang-undang pemerintahan Provinsi Jakarta. “Selama ini perubahan undang-undang Pemerintahan Jakarta, tidak pernah menyertai Betawi maupun budayanya sebagai bagian yang penting untuk menghadapi perubahan itu sendiri. Padahal sudah jelas kalau masyarakat Betawi merupakan penduduk inti kota Jakarta,” jelas Kyai Lutfi.            

FBR Ikut Serta Gerakan Apel Akbar Jaga Jakarta - Jaga Indonesia Suarakan Pemilu Damai

SUARAKAUMBETAWI | JAKARTA, - Ribuan massa dari berbagai organisasi kemasyarakatan di DKI Jakarta berkumpul di Monas, untuk mengikuti giat Gerakan Apel Akbar Para Ulama, Tokoh, dan Masyarakat Jakarta.  Gerakan Apel Akbar tersebut diselenggarakan untuk menyerukan pemilu 2024 berlangsung aman, damai, jujur, dan akuntabel, tanpa intimidasi atau diskriminasi. Komitmen itu disampaikan para Ulama, Tokoh, hingga Pimpinan ormas se-DKI Jakarta dalam apel akbar yang bertema JAGA JAKARTA - JAGA INDONESIA. Sabtu, (27/1/2024)  Gerakan Apel Akbar yang dihadiri 10 ribu anggota ormas dari gabungan ormas se-DKI Jakarta, Forkabi, Laskar Merah Putih, FBR, Kaliber, Jager, PPBNI, Satgas Banten Kesti TTKKDH, GMBI, GMKB, KBPP Polri, menyatakan siap menjaga Pemilu 2024 berlangsung aman dan damai. Turut dihadiri K.H. Yusuf Aman, K.H. Zaenal Arifin, Hamdi Mashuri Mut, K.H ABD Rojak, K.H. Nur Hasan, K.H Mursalih, Kyai Rohimin Himasal, K.H Ahmad Yani, Kyai A Syaikullslam, Kyai Syarif Cahyono, dan lain

KH Lutfi Hakim Menyambut Baik Pembangunan Tugu Golok Cakung

SUARAKAUMBETAWI | Jakarta, - Golok Cakung berdasarkan SK Gubernur Nomor 91 Tahun 2022 telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk melestarikan dan mengenalkannya kepada masyarakat, Dinas Kebudayaan Propinsi DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2024 berencana membangun Tugu Golok Cakung yang berlokasi di Jalan Raya Hamengkubuwono IX (dahulu Jalan Raya Bekasi) RT 002/02 Kelurahan Cakung Barat Kecamatan Cakung Jakarta Timur. Lokasi tersebut merupakan hasil rapat pada hari Senin (19/8) di kantor Kecamatan Cakung yang dipimpin oleh Camat Cakung. Turut hadir dalam rapat itu, utusan dari Dinas Kebudayaan Propinsi DKI Jakarta, Sudin Kebudayaan Kotamadya Jakarta Timur, Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR), Ketua Forkabi Jakarta Timur, Ketua Gardu FBR setempat dan beberapa tokoh Betawi kampung Cakung selaku pemilik, pecinta dan simpatisan golok Cakung. Menurut Kyai Lutfi Hakim, pemilihan lokasi tugu tersebut tidak bisa dilepaskan dari aspek sejarah,