Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari Agustus 30, 2023

Dialog Interaktif Managemen Konflik dan Penanganan Konflik Sosial

Suarakaumbetawi.com Jakarta, - Pagi hari 28 Agustus 2023 bertempat di Hotel Orchadz Jl.Ràjawali Selatan No 1B Kemayoran Jakarta Pusat, Kesbangpol Prov.DKI Jakarta mengadakan dialog interaktif managemen konflik dan penanganan konflik sosial bagi masyakat DKI angkatan IV Kegiatan ini sehubungan dengan pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang  asing, tenaga kerja asing, kewaspadaan perbatasan antar negara. Dialog interaktif  dihadiri lebih kurang 100 peserta dari berbagai ormas, antara lain dari Forum Betawi Rempug (FBR), Bang Jafar Indonesia, Nasyiatul Aisyiyah DKI. Pada sesi pertama pemberian materi dengan judul  Kebijakan dan Strategi Penanganan Konflik Sosial disampaikan oleh Bapak Kolonel Zein Junaedi dari Badan Intelejen Strategis (BAIS) TNI. Pembicara kedua disampaikan oleh Rifma Ghulam Dzaljad dari Universitas Muhammadiyah mengulas masalah Penguatan Moderasi Beragama Dalam Upaya Penanganan Konflik Sosial. Selai

Dewan Pers Nyatakan, Perusahaan Pers Tidak Perlu Verifikasi Selama Masih Berbadan Hukum Perusahaan Pers

Suarakaumbetawi.com Jakarta, - Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh menyatakan dengan tegas, bahwa Dewan Pers tidak pernah meminta harus Verifikasi Media menjadi syarat kerja sama dengan pemerintah kota atau daerah, institusi Polri- TNI selama positif bekerja sama sesuai tupoksinya. Dewan Pers dalam hal tersebut, tidak pernah mengeluarkan surat bahkan tidak pernah permasalahkan media belum terverifikasi atau terfaktual, selama media itu telah berbadan hukum PT khususnya Pers dan ada penanggung jawab serta selama kantor jelas dan profesional. Muhammad Nuh sebagai Ketua Dewan Pers menyampaikan pernyataan kepada media dalam diskusi pada beberapa Pimpinan Media Cetak, Elektronik maupun siber/Media Online di Hotel Ratna Inn, Banjarmasin, Kamis lalu. M.Nuh menepis jika media melakukan kerjasama dengan pemerintah kota atau daerah, institusi Polri-TNI harus yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers. Kemudian Dewan Pers tidak pernah melarang atau meminta Pemerintah Kota atau Daerah, Instit