SUARAKAUMBETAWI | Jakarta, - Kegiatan Muhibah Budaya Badan Musyawarah atau Bamus Betawi 1982 ke Majelis Adat Melayu Riau Tahun 2023 bukan hanya menjadi ajang silaturahim antara pengurus organisasi kemasyarakatan yang berbasis pada budaya seperti halnya Bamus Betawi 1982, namun memiliki banyak manfaat khususnya bagi kedua daerah yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Jakarta, namun juga berdampak positif bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini dijelaskan oleh Imam Besar Forum Betawi Rempug (FBR) sekaligus Sekretaris Majelis Adar Bamus Betawi 1982, KH. Lutfi Hakim dalam kunjungannya bersama rombongan ke Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dalam rangka Muhibah Budaya 2023.  Bagi Kyai Lutfi, sapaan beliau, Muhibah Budaya memiliki peranan yang amat besar bagi suku-suku yang ada di Indonesia, bukan hanya bagi Suku Betawi atau Suku Melayu, atau bukan hanya kebudayaan keduanya, namun bagi seluruh kebudayaan yang ada di Nusantara. "Muhibah Budaya antara Bamus Betawi 1982 dengan Lembaga

suarakaumbetawi.com Jakarta,- Badan Musyawarah ( Bamus) suku Betawi 1982 mendorong beberapa tokoh betawi di Jakarta menjadi bakal sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2024. Nama ketua umum Forum Betawi rempug KH Lutfi hakim masuk dalam pilihan Bamus untuk Pilgub DKI 2024. Ketua umum Badan musyawarah( Bamus ) suku Betawi 1982 haji oding atau bang Zaenuddin saat diwawancara jurnalis produser news disela sela rakernas 1 Bamus suku Betawi 1982 Selasa 24/10/23 menyatakan Kita sangat setuju. Kita dukung betul itu. Memang salah satu dari upaya-upaya dari Kaum Betawi untuk meningkatkan marwahnya, Harkat martabatnya di tanah Jakarta ini, ya mau tidak mau Kita harus ikut terlibat dalam momentum politik, termasuk di dalamnya Pilkada yang akan dilaksanakan nanti pada bulan September 2024. tandasnya. Kalo Pileg sudah normal lah berjalan, sekarang sih di DPRD itu sudah ada 26 orang Betawi yang jadi anggota DPRD DKI Jakarta. Insya Allah Pileg juga bisa nambah. Pilpres Nya juga damai-damai a

SUARAKAUMBETAWI.COM  JAKARTA - Beberapa ormas Betawi sudah mulai mendeklarasikan dukungannya terhadap pasangan Bakal Calon Presiden yang akan berlaga di Pemilu 2024.  Namun, Forum Betawi Rempug (FBR) belum menyatakan sikapnya. Menurut Imam Besarnya, KH. Lutfi Hakim, FBR sedang fokus menyikapi status perubahan kota Jakarta di dalam Rancangan Undang-undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang tidak lama lagi akan digodok di Badan legislasi nasional (Balegnas) DPR-RI. “Sampai saat ini FBR bersama Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB) dan Kaukus Muda Betawi masih tetap fokus memperjuangkan nasib Budaya dan Adat Betawi agar termaktub di dalam batang tubuh RUU DKJ sampai prosesnya selesai dan diundang-undangkan,” jelas Kyai Lutfi dalam keterangannya, Kamis (19/10). Lebih jauh, Kyai Lutfi mengatakan, bahwa dirinya tidak ingin perjuangan atas nasib masyarakat Betawi di RUU DKJ nanti dipahami sebagai manuver politik semata bila terlalu dini melakukan deklarasi terhadap salah satu pasangan

SUARAKAUMBETAWI.COM  Jakarta - Presiden Jokowi pada hari Senin (2/10) meresmikan moda transportasi hasil kerja sama RI dan China, yakni Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang diberi nama “Whoosh”, di Stasiun Halim Kecamatan Makasar Jakarta Timur. KH. lutfi Hakim, sebagai  tokoh Betawi yang turut hadir menyaksikan peresmian KCJB memberikan apresiasinya. “KCJB ini akan sangat menunjang status kota Jakarta yang baru, yaitu Daerah Khusus yang dicanangkan menjadi pusat ekonomi global.” Lutfi menambahkan, Salah satu isu dalam bahasan terkait kawasan regional yang meliputi Jabotabekjur memerlukan moda tranportasi cepat sebagai pendukung terlaksananya tujuan menjadikan Jakarta kawasan khusus ekonomi, dengan diresmikannya KCJB bentuk kesiapan pemerintah untuk menghadapi perubahan status Jakarta semakin terlihat. Lebih jauh Kiyai Lutfi juga berharap bukan hanya pembangunan yang bersifat fisik yang diperhatikan pemerintah untuk menunjang status kota Jakarta, tetapi harus dikuatkan d

SUARAKAUMBETAWI.COM Jakarta,- Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR) KH. Lutfi Hakim menanggapi draft RUU tentang Kekhususan Jakarta yang merupakan revisi UU No. 29 Tahun 2009, di mana diatur mengenai keberadaan Dewan Kawasan (Dewas) untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok,Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur).  Menurutnya, Dalam Permendagri No. 5 Tahun 2007 secara tidak langsung mengingatkan kepada pemerintah agar melibatkan lembaga adat dalam merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat.  Oleh karena itu, KH. Lutfi Hakim, yang juga Wakil Ketua PWNU Jakarta mengatakan bahwa sudah seharusnya Tokoh Betawi mendapatkan posisi strategis pada Dewas Jabodetabekpunjur. Harapannya, paradigma Dewas Jabodetabekpunjur dalam membantu penanganan masalah di Jakarta dan s

SUARAKAUMBETAWI.COM  Jakarta,- Perhelatan acara Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama atau Munas Konbes NU Tahun 2023 terselenggara di Pondok Pesantren Al-Hamid, Cilangkap Jakarta. Acara terbesar kedua setelah Muktamar ini, dihadiri oleh Presiden RI para Menteri Kabinet, Pejabat Tinggi Negara, Duta Besar serta para Alim Ulama dari seluruh Indonesia. Kepala Jakarta Islamic Center, KH. Didi Supandi menyambut gembira bahwa Jakarta dijadikan tuan rumah acara besar dan kebanggaan warga nahdliyyin. "Sebuah kehormatan bagi masyarakat Jakarta bahwa tahun ini pelaksanaan Acara Munas dan Konbes NU diselenggarakan di salah satu pondok pesantren kebanggaan kita, ponpes Al-Hamid di Cilangkap, Jakarta Timur.  Jakarta Islamic Center mengapresiasi penuh penyelenggaran acara ini, berkah bagi Kota Jakarta didatangi Para Guru, Alim Ulama se-Nusantara." Sebut Didi Menurut Didi, yang juga Mustasyar NU di wilayahnya, kehadiran para peserta Munas Konbes NU yang terdir

SUARAKAUMBETAWI.COM   Jakarta,- Sekretaris Lembaga Adat Masyarakat (LAM) Betawi, KH Lutfi Hakim, menyambut gembira keputusan Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ). Ia berharap beleid segera disahkan mengingat ada kekosongan hukum seiring disahkannya UU Ibu Kota Negara (IKN). "Kami mengapresiasi langkah DPR dan pemerintah yang akan membahas UU Khusus Jakarta karena adanya kekosongan hukum setelah UU IKN disahkan. Kami berharap penyusunan UU Khusus Jakarta membuka dialog dengan masyarakat Betawi," ucapnya dalam keterangannya, Jumat (15/9). Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PW NU) Jakarta ini menyampaikan, masyarakat Betawi memiliki kepentingan dalam penyusunan UU DKJ. Utamanya pada isu seni dan budaya. "Sebagai kebutuhan, masyarakat Betawi sangat berkepentingan dengan pembahasan RUU Khusus Jakarta," jelasnya. Lutfi berpendapat, warga Betawi tidak memusingkan dengan wacana Jakarta