SUARAKAUMBETAWI | Jakarta, Dalam rangka upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat khususnya suku betawi, Badan Musyawarah Suku Betawi 1982 sebagai salah satu lembaga dibawah naungan Kesbangpol DKI Jakarta mengadakan Seminar Politik di Hotel SwisBell Kemayoran - Jakpus, Sabtu 4/11/2023. Dalam sambutannya Pimpinan Bamus Suku Betawi yang diwakili H Ibrahim SH, MH mengatakan sebagai organisasi yg menerima dana hibah APBD DKI Jakarta mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat asli Jakarta yaitu betawi untuk paham politik. "Kite berharap warge betawi bisa menjadi pemimpin baik gubernur, legislatif banyakan asli betawi.Kite harus jadi tuan rumah di kampung sendiri "Jelas H.ibrahim disambutannya  Seminar pendidikan politik Bamus Suku Betawi 1982 dibuka oleh Kepala Kesbangpol DKI Jakarta,serta dihadiri seluruh Pimpinan ormas dibawah naungan Bamus Suku Betawi 1982 pada 4-5 november 2023. Dalam kesempatan ini pula, Pimpinan Bamus Suku betawi 1982 berharap seminar p...

SUARAKAUMBETAWI Jakarta,- Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang sedang digarap oleh Badan Legislasi Nasional (Balegnas) menandakan terjadinya perubahan dalam sistem pemerintahan daerah, yang terkait erat dengan situasi politik nasional.                                                                            Menurut Imam Besar Forum Betawi Rempug (FBR), KH. Lutfi Hakim, sejak Jakarta ditetapkan sebagai Ibukota Negara, tujuh presiden dan tiga orde sudah dilalui, terdapat 9 (sembilan) kali perubahan yang bersifat pokok terhadap sistem pemerintahan daerah pasca kemerdekaan, serta 5 (lima) kali perubahan yang berkaitan dengan undang-undang pemerintahan Provinsi Jakarta. “Selama ini perubahan undang-undang Pemerintahan Jakarta, tidak pernah menyertai Betawi maupun b...

SUARAKAUMBETAWI | Jakarta, - Kegiatan Muhibah Budaya Badan Musyawarah atau Bamus Betawi 1982 ke Majelis Adat Melayu Riau Tahun 2023 bukan hanya menjadi ajang silaturahim antara pengurus organisasi kemasyarakatan yang berbasis pada budaya seperti halnya Bamus Betawi 1982, namun memiliki banyak manfaat khususnya bagi kedua daerah yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Jakarta, namun juga berdampak positif bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini dijelaskan oleh Imam Besar Forum Betawi Rempug (FBR) sekaligus Sekretaris Majelis Adar Bamus Betawi 1982, KH. Lutfi Hakim dalam kunjungannya bersama rombongan ke Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dalam rangka Muhibah Budaya 2023.  Bagi Kyai Lutfi, sapaan beliau, Muhibah Budaya memiliki peranan yang amat besar bagi suku-suku yang ada di Indonesia, bukan hanya bagi Suku Betawi atau Suku Melayu, atau bukan hanya kebudayaan keduanya, namun bagi seluruh kebudayaan yang ada di Nusantara. "Muhibah Budaya antara Bamus Betawi 1982 dengan Lembaga ...

suarakaumbetawi.com Jakarta,- Badan Musyawarah ( Bamus) suku Betawi 1982 mendorong beberapa tokoh betawi di Jakarta menjadi bakal sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2024. Nama ketua umum Forum Betawi rempug KH Lutfi hakim masuk dalam pilihan Bamus untuk Pilgub DKI 2024. Ketua umum Badan musyawarah( Bamus ) suku Betawi 1982 haji oding atau bang Zaenuddin saat diwawancara jurnalis produser news disela sela rakernas 1 Bamus suku Betawi 1982 Selasa 24/10/23 menyatakan Kita sangat setuju. Kita dukung betul itu. Memang salah satu dari upaya-upaya dari Kaum Betawi untuk meningkatkan marwahnya, Harkat martabatnya di tanah Jakarta ini, ya mau tidak mau Kita harus ikut terlibat dalam momentum politik, termasuk di dalamnya Pilkada yang akan dilaksanakan nanti pada bulan September 2024. tandasnya. Kalo Pileg sudah normal lah berjalan, sekarang sih di DPRD itu sudah ada 26 orang Betawi yang jadi anggota DPRD DKI Jakarta. Insya Allah Pileg juga bisa nambah. Pilpres Nya juga damai-damai a...

SUARAKAUMBETAWI.COM  JAKARTA - Beberapa ormas Betawi sudah mulai mendeklarasikan dukungannya terhadap pasangan Bakal Calon Presiden yang akan berlaga di Pemilu 2024.  Namun, Forum Betawi Rempug (FBR) belum menyatakan sikapnya. Menurut Imam Besarnya, KH. Lutfi Hakim, FBR sedang fokus menyikapi status perubahan kota Jakarta di dalam Rancangan Undang-undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang tidak lama lagi akan digodok di Badan legislasi nasional (Balegnas) DPR-RI. “Sampai saat ini FBR bersama Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB) dan Kaukus Muda Betawi masih tetap fokus memperjuangkan nasib Budaya dan Adat Betawi agar termaktub di dalam batang tubuh RUU DKJ sampai prosesnya selesai dan diundang-undangkan,” jelas Kyai Lutfi dalam keterangannya, Kamis (19/10). Lebih jauh, Kyai Lutfi mengatakan, bahwa dirinya tidak ingin perjuangan atas nasib masyarakat Betawi di RUU DKJ nanti dipahami sebagai manuver politik semata bila terlalu dini melakukan deklarasi terhadap salah satu...

SUARAKAUMBETAWI.COM  Jakarta - Presiden Jokowi pada hari Senin (2/10) meresmikan moda transportasi hasil kerja sama RI dan China, yakni Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang diberi nama “Whoosh”, di Stasiun Halim Kecamatan Makasar Jakarta Timur. KH. lutfi Hakim, sebagai  tokoh Betawi yang turut hadir menyaksikan peresmian KCJB memberikan apresiasinya. “KCJB ini akan sangat menunjang status kota Jakarta yang baru, yaitu Daerah Khusus yang dicanangkan menjadi pusat ekonomi global.” Lutfi menambahkan, Salah satu isu dalam bahasan terkait kawasan regional yang meliputi Jabotabekjur memerlukan moda tranportasi cepat sebagai pendukung terlaksananya tujuan menjadikan Jakarta kawasan khusus ekonomi, dengan diresmikannya KCJB bentuk kesiapan pemerintah untuk menghadapi perubahan status Jakarta semakin terlihat. Lebih jauh Kiyai Lutfi juga berharap bukan hanya pembangunan yang bersifat fisik yang diperhatikan pemerintah untuk menunjang status kota Jakarta, tetapi harus di...

SUARAKAUMBETAWI.COM Jakarta,- Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR) KH. Lutfi Hakim menanggapi draft RUU tentang Kekhususan Jakarta yang merupakan revisi UU No. 29 Tahun 2009, di mana diatur mengenai keberadaan Dewan Kawasan (Dewas) untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok,Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur).  Menurutnya, Dalam Permendagri No. 5 Tahun 2007 secara tidak langsung mengingatkan kepada pemerintah agar melibatkan lembaga adat dalam merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat.  Oleh karena itu, KH. Lutfi Hakim, yang juga Wakil Ketua PWNU Jakarta mengatakan bahwa sudah seharusnya Tokoh Betawi mendapatkan posisi strategis pada Dewas Jabodetabekpunjur. Harapannya, paradigma Dewas Jabodetabekpunjur dalam membantu penanganan masalah di Jaka...