SUARAKAUMBETAWI | Jakarta - Kukus Muda Betawi menyampaikan aspirasinya kepada Fraksi PPP dan PAN DPR RI terkait Lembaga Adat dan Lembaga Kebudayaan Betawi untuk dimasukkan dalam batang tubuh perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta menjadi Ibu Kota Negara atau RUU Kekhususan Jakarta yang saat ini masih dalam pembahasan di Badan Legislasi DPR RI. Hal ini disampaikan oleh Ketua Tim Penyusun Usulan Draft RUU DKJ Kaukus Muda Betawi Haji Beki Mardani kepada Anggota Panja RUU DKJ dari Fraksi PPP DPR RI Anas Tahir dan Dessy Ratnasari Gedung Nusantara I di Jakarta (23/11/2023). Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan dipilihnya Nusantara sebagai Ibu Kota Negara Indonesia yang baru, posisi Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibukota praktis berubah. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pada Pasal 41 mengamanatkan perubahan hukum terkait Jakarta sebagai I...

SUARAKAUMBETAWI | Jakarta, (Kamis, 23/11) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Jakarta menerima kunjungan dari United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) Filipina. UNODC sendiri merupakan Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan yang mengurusi kontrol narkoba dan pencegahan kejahatan internasional. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya UNODC Filipina untuk belajar tentang praktik dan intervensi terkini dalam mengatasi masalah kematian dalam tahanan, yang merupakan masalah serius di Filipina. Kalapas Narkotika Jakarta, Fonika Affandi beserta jajaran menyambut hangat kedatangan Rafael Bareto Souza selaku Petugas Pencegahan dan Peradilan Pidana (Reformasi Penjara) UNODC, Ian Niccolo Vizcarra Tobia, pakar sektor keadilan UNODC beserta jajaran dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Diawali dengan pemaparan materi oleh Fonika Affandi tentang kondisi hunian, jenis pembinaan, dan pelayanan, dan inovasi yang dimiliki oleh Lapas Narkotika Jakarta. Kemudian dilanjutkan d...

SUARAKAUMBETAWI | Jakarta - Jajak pendapat calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024 memunculkan 15 nama tokoh Betawi pilihan responden. Jajak pendapat yang dilakukan oleh laman Pollingkita.com di bawah koordinasi Zulfikar atau akrab disapa Mat Peci itu resmi ditutup pada Rabu (14/11) sore pukul 17.00 WIB.  Sebaran suara dari total 10.291 terbagi ke 15 tokoh yang memiliki popularitas dan elektabilitas tinggi di masyarakat Betawi. Berikut 15 tokoh Betawi pilihan masyarakat berdasarkan raihan suara dukungan.  1. H Saiful Rahmat Dasuki 34.3%, 2. KH. Lutfi Hakim, MA 26.1%,  3. Bahrullah Akbar 9.6%,  4. Biem T Benyamin 6.4%,  5. Hasbiallah Ilyas 6.3%,  6. H Becky Mardani 4.6%,  7. H. Nachrowi Ramli 3.8%,  8. Prof H. Dailami Firdaus 3.4%,  9. Mardani Ali Sera 2.4%,  10. Rustam Effendi 0.9%,  11. Eki Pitung 0.7%,  12. Prof Sylviana murni 0.6%,  13. H.Oding 0.5%,  14. Muhammad Ihsan 0.3% dan  15. Riano P ...

SUARAKAUMBETAWI | Jakarta - Kaukus Muda Betawi telah menyelesaikan draft perubahan undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi ibu kota Negara. Draft tersebut kemudian akan diserahkan ke Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Ketua Dewan Pengarah Penyusunan Naskah Kaukus Muda Betawi KH Lutfi Hakim mengatakan, pasca Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota banyak perubahan dari sisi ekonomi dan globalisasi. Karena menjadi pusat perekonomian di Indonesia. "Lembaga Adat dan Lembaga Kebudayaan Betawi menjadi pilihan bagi masyarakat Betawi untuk dimasukan dalam perubahan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007," kata Lutfi Hakim saat halaqoh ulama dan tokoh Betawi di Jakarta, Rabu (8/11/2023). Menurut dia, usulan tersebut berdasarkan data. Untuk menjaga eksistensi Betawi serta membangun ketahanan budaya dan sumber daya masyarakat Betawi dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  "Frasa Lembaga Adat dan L...

suarakaumbetawi.com | Jakarta, Kaum Betawi harus melek politik. Pemilu 2024, orang Betawi harus didorong serta didukung agar lolos menjadi anggota legislatif tanpa melihat partainya. Nantinya, saat Pilkada Gubernur DKI adalah anak Betawi. Begitu dikatakan Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Saiful Rahmat Dasuki atau akrab disapa Bang Ipul saat menutup Kegiatan Pendidikan Politik Bamus Suku Betawi 1982 yang berlangsung di Hotel Swiss Belinn Kemayoran Jakarta 4-5 November 2023. “Untuk mewujudkan itu Betawi harus bersatu, kita harus punya satu tekad untuk memajukan kaum Betawi di tanah kelahirannya sendiri dengan menempatkan kader-kader terbaiknya menjadi pemimpin di Kota Jakarta yang kit cintai ini. Tunjukkan jati diri kita sebagai orang Betawi pemilik kota Jakarta ini,” ujar Bang Ipul, Minggu (5/11/2023). Sumber : radarnonstop

SUARAKAUMBETAWI | Jakarta, Dalam rangka upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat khususnya suku betawi, Badan Musyawarah Suku Betawi 1982 sebagai salah satu lembaga dibawah naungan Kesbangpol DKI Jakarta mengadakan Seminar Politik di Hotel SwisBell Kemayoran - Jakpus, Sabtu 4/11/2023. Dalam sambutannya Pimpinan Bamus Suku Betawi yang diwakili H Ibrahim SH, MH mengatakan sebagai organisasi yg menerima dana hibah APBD DKI Jakarta mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat asli Jakarta yaitu betawi untuk paham politik. "Kite berharap warge betawi bisa menjadi pemimpin baik gubernur, legislatif banyakan asli betawi.Kite harus jadi tuan rumah di kampung sendiri "Jelas H.ibrahim disambutannya  Seminar pendidikan politik Bamus Suku Betawi 1982 dibuka oleh Kepala Kesbangpol DKI Jakarta,serta dihadiri seluruh Pimpinan ormas dibawah naungan Bamus Suku Betawi 1982 pada 4-5 november 2023. Dalam kesempatan ini pula, Pimpinan Bamus Suku betawi 1982 berharap seminar p...

SUARAKAUMBETAWI Jakarta,- Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang sedang digarap oleh Badan Legislasi Nasional (Balegnas) menandakan terjadinya perubahan dalam sistem pemerintahan daerah, yang terkait erat dengan situasi politik nasional.                                                                            Menurut Imam Besar Forum Betawi Rempug (FBR), KH. Lutfi Hakim, sejak Jakarta ditetapkan sebagai Ibukota Negara, tujuh presiden dan tiga orde sudah dilalui, terdapat 9 (sembilan) kali perubahan yang bersifat pokok terhadap sistem pemerintahan daerah pasca kemerdekaan, serta 5 (lima) kali perubahan yang berkaitan dengan undang-undang pemerintahan Provinsi Jakarta. “Selama ini perubahan undang-undang Pemerintahan Jakarta, tidak pernah menyertai Betawi maupun b...