Langsung ke konten utama

Postingan

Imam Besar FBR Menanggapi Pengangkatan Gubernur dan Wakilnya Oleh Presiden dalam RUU DKJ

SUARAKAUMBETAWI | Jakarta, - DPR RI memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ). Rapat Paripurnanya DPR menetapkan RUU DKJ sebagai beleid inisiatif DPR. Regulasi itu akan mencabut status ibu kota negara dari Jakarta. Ibu kota negara dipindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. RUU DKJ berpijak pada UU IKN. Selain itu, RUU DKJ juga merujuk pada UUD 45 pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, pasal 20, dan pasal 21. Dalam RUU DKJ, Jakarta akan memiliki sejumlah kewenangan khusus, salah satunya sebagaimana disebut dalam Pasal 10, yaitu "Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD.” Pasal tersebut mendapat tanggapan dari berbagai pihak, tidak terkecuali Imam Besar Forum Betawi Rempug (FBR), KH. Lutfi Hakim. Menurutnya, Pasal itu baru sebatas draf yang sifatnya sangat opsional dan masih dimungkinkan berubah dalam pembahasan. Sebab DPR pun

Imam Besar FBR: MUI Jakarta Wajib Dipimpin Ulama Betawi

SUARAKAUMBETAWI | Jakarta,- Perhelatan Musyawarah Daerah ke-10 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi DKI Jakarta akan digelar pada hari Selasa-Rabu, 4-5 Desember 2023 di Hotel Grand Cempaka Cipayung Bogor Jawa Barat. Menanggapi hal tersebut, Imam Besar Forum Betawi Rempug (FBR), yang dihubungi lewat telepon, mengatakan bahwa Ketua MUI Propinsi Jakarta wajib dipegang oleh ulama Betawi. Kyai Lutfi, yang juga Wakil Ketua PWNU Jakarta beralasan bahwa sejak awal berdirinya pada tahun 1975, Ketua MUI Propinsi DKI Jakarta selalu dipimpin oleh ulama Betawi. Sekalipun beberapa kali pernah dipimpin oleh bukan ulama Betawi, namun tidak melalui mekanisme Musyawarah Daerah (Musda) dan hanya melanjutkan periode pemimpin sebelumnya, yaitu Pergantian Antar Waktu. Kepemimpinan MUI DKI Jakarta pertama (1975-1980) adalah KH. Abdullah Syafe’i, pendiri perguruan Islam Assyafi’iyyah Jakarta selama dua periode. Dilanjutkan oleh KH. Achmad Mursyidi (1985-1990), pendiri Perguruan Islam Al-Falah

Fraksi PAN dan PPP Menerima Perwakilan Betawi Bahas RUU DKJ

SUARAKAUMBETAWI | Jakarta - Kukus Muda Betawi menyampaikan aspirasinya kepada Fraksi PPP dan PAN DPR RI terkait Lembaga Adat dan Lembaga Kebudayaan Betawi untuk dimasukkan dalam batang tubuh perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta menjadi Ibu Kota Negara atau RUU Kekhususan Jakarta yang saat ini masih dalam pembahasan di Badan Legislasi DPR RI. Hal ini disampaikan oleh Ketua Tim Penyusun Usulan Draft RUU DKJ Kaukus Muda Betawi Haji Beki Mardani kepada Anggota Panja RUU DKJ dari Fraksi PPP DPR RI Anas Tahir dan Dessy Ratnasari Gedung Nusantara I di Jakarta (23/11/2023). Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan dipilihnya Nusantara sebagai Ibu Kota Negara Indonesia yang baru, posisi Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibukota praktis berubah. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pada Pasal 41 mengamanatkan perubahan hukum terkait Jakarta sebagai I

Lapas Narkotika Jakarta Terima Kunjungan UNODC Filipina

SUARAKAUMBETAWI | Jakarta, (Kamis, 23/11) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Jakarta menerima kunjungan dari United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) Filipina. UNODC sendiri merupakan Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan yang mengurusi kontrol narkoba dan pencegahan kejahatan internasional. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya UNODC Filipina untuk belajar tentang praktik dan intervensi terkini dalam mengatasi masalah kematian dalam tahanan, yang merupakan masalah serius di Filipina. Kalapas Narkotika Jakarta, Fonika Affandi beserta jajaran menyambut hangat kedatangan Rafael Bareto Souza selaku Petugas Pencegahan dan Peradilan Pidana (Reformasi Penjara) UNODC, Ian Niccolo Vizcarra Tobia, pakar sektor keadilan UNODC beserta jajaran dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Diawali dengan pemaparan materi oleh Fonika Affandi tentang kondisi hunian, jenis pembinaan, dan pelayanan, dan inovasi yang dimiliki oleh Lapas Narkotika Jakarta. Kemudian dilanjutkan d

15 Tokoh Betawi Hasil Jajak Pendapat untuk Pilkada 2024

SUARAKAUMBETAWI | Jakarta - Jajak pendapat calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024 memunculkan 15 nama tokoh Betawi pilihan responden. Jajak pendapat yang dilakukan oleh laman Pollingkita.com di bawah koordinasi Zulfikar atau akrab disapa Mat Peci itu resmi ditutup pada Rabu (14/11) sore pukul 17.00 WIB.  Sebaran suara dari total 10.291 terbagi ke 15 tokoh yang memiliki popularitas dan elektabilitas tinggi di masyarakat Betawi. Berikut 15 tokoh Betawi pilihan masyarakat berdasarkan raihan suara dukungan.  1. H Saiful Rahmat Dasuki 34.3%, 2. KH. Lutfi Hakim, MA 26.1%,  3. Bahrullah Akbar 9.6%,  4. Biem T Benyamin 6.4%,  5. Hasbiallah Ilyas 6.3%,  6. H Becky Mardani 4.6%,  7. H. Nachrowi Ramli 3.8%,  8. Prof H. Dailami Firdaus 3.4%,  9. Mardani Ali Sera 2.4%,  10. Rustam Effendi 0.9%,  11. Eki Pitung 0.7%,  12. Prof Sylviana murni 0.6%,  13. H.Oding 0.5%,  14. Muhammad Ihsan 0.3% dan  15. Riano P Ahmad 0,2%. "Ke 15 tokoh Betawi yang namanya disodorkan memiliki pot

Imam Besar FBR Mendorong Lembaga Adat dan Kebudayaan Masuk Dalam Perubahan UU 29/ 2007

SUARAKAUMBETAWI | Jakarta - Kaukus Muda Betawi telah menyelesaikan draft perubahan undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi ibu kota Negara. Draft tersebut kemudian akan diserahkan ke Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Ketua Dewan Pengarah Penyusunan Naskah Kaukus Muda Betawi KH Lutfi Hakim mengatakan, pasca Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota banyak perubahan dari sisi ekonomi dan globalisasi. Karena menjadi pusat perekonomian di Indonesia. "Lembaga Adat dan Lembaga Kebudayaan Betawi menjadi pilihan bagi masyarakat Betawi untuk dimasukan dalam perubahan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007," kata Lutfi Hakim saat halaqoh ulama dan tokoh Betawi di Jakarta, Rabu (8/11/2023). Menurut dia, usulan tersebut berdasarkan data. Untuk menjaga eksistensi Betawi serta membangun ketahanan budaya dan sumber daya masyarakat Betawi dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  "Frasa Lembaga Adat dan L

Tunjukkan jati diri kita sebagai orang Betawi pemilik kota Jakarta ini

suarakaumbetawi.com | Jakarta, Kaum Betawi harus melek politik. Pemilu 2024, orang Betawi harus didorong serta didukung agar lolos menjadi anggota legislatif tanpa melihat partainya. Nantinya, saat Pilkada Gubernur DKI adalah anak Betawi. Begitu dikatakan Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Saiful Rahmat Dasuki atau akrab disapa Bang Ipul saat menutup Kegiatan Pendidikan Politik Bamus Suku Betawi 1982 yang berlangsung di Hotel Swiss Belinn Kemayoran Jakarta 4-5 November 2023. “Untuk mewujudkan itu Betawi harus bersatu, kita harus punya satu tekad untuk memajukan kaum Betawi di tanah kelahirannya sendiri dengan menempatkan kader-kader terbaiknya menjadi pemimpin di Kota Jakarta yang kit cintai ini. Tunjukkan jati diri kita sebagai orang Betawi pemilik kota Jakarta ini,” ujar Bang Ipul, Minggu (5/11/2023). Sumber : radarnonstop