SUARAKAUMBETAWI | Jakarta,- Mengawali awal tahun 2024 organisasi masyarakat (ormas) Forum Betawi Rempug (FBR), akan menggelar doa bersama awal tahun di Jalan Cakung, Cilincing, Kelurahan Pulogebang, Cakung Jakarta Timur, pada Sabtu, 6 Januari mendatang. Doa awal tahun ini akan dipimpin langsung oleh Ketua Umum FBR, KH Lutfi Hakim dengan mengusung tema menarik, yaitu doa awal tahun FBR untuk kemenangan capres cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Nampaknya organisasi kedaerahan ini sudah menunjukan sikap politiknya jelang pemilu tahun ini yang jatuh pada tanggal 14 Februari 2024. "Sebagai organisasi yang sudah mulai dewasa, kita tidak mungkin netral dan memutuskan untuk memberikan dukungan terhadap pasangan Ganjar dan Mahfud," ujar Lutfi Hakim saat dihubungi netipers Selasa, (2/1/2024). Ia menjelaskan secara simbolis dukungan untuk pasangan nomor urut 3 (tiga) ini memang diadakan dalam konsep doa bersama, alasanya karena melalui doa organisasi bisa lebih khidmat

SUARAKAUMBETAWI | Jakarta,- Memasuki tahun 2024, suhu politik makin memanas, bahkan tidak sedikit, caci maki, ujaran kebencian dan berita-berita hoax mengotori atmosfer di media sosial. Hal itu membuat Katib Syuriah PWNU Jakarta, KH Lukman Hakim Hamid, lewat pesan Whattappsnya merasa prihatin (2/1). Menurutnya, siapapun dijamin kebebasannya oleh Undang-undang untuk memilih caleg, partai atau pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang sesuai dengan nuraninya. Namun kebebasan tersebut harus dibarengi dengan kesadaran untuk mensukseskan Pemilu 2024 yang demokratis,Jurdil, transparan, damai dan kondusif. Oleh karena itu, Kyai Lukman, yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hamid Cilangkap Jakarta ini, menghimbau kepada warga NU di Jakarta untuk menjadi garda terdepan dalam mewujudkan kedewasaan berpolitik dan berdemokrasi kepada masyarakat. Selanjutnya, Ketua Dewan Fatwa DPW Pecinta Tanah Air (Petanesia) Jakarta ini mengharapkan agar Warga NU di Jakarta berpartisipasi di d

SUARAKAUMBETAWI | Jakarta,- Pasca pemerintah resmi memindahkan ibu kota ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Imam Besar Forum Betawi Rempug (FBR) KH Lutfi Hakim menegaskan, saat ini menjadi momentum budaya Betawi menuju era tinggal landas. Tentu harapannya ke depan, Betawi menjadi lebih baik, lebih maju dan sejahtera.  "Saat ini orang Betawi banyak termarjinalkan secara struktur maupun kultur," ungkap KH Lutfi dalam diskusi RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang dilakukan secara daring (Kamis 28/12). Salah satunya kebudayaan, dikatakan dia, untuk melestarikan saja sulit apalagi untuk memajukannya. Sebab, kebudayaan bicara lintas generasi. "Ini membutuhkan dana abadi tidak sekedar dana taktis tahunan," katanya. "Orang Betawi itu tidak masalahkan ibu kota pindah. Yang tidak sepakat itu bukan orang Betawi. Dia tidak tahu menderita kaum Betawi pada saat Jakarta jadi ibu kota," imbuhnya. Kaum Betawi, lanjut dia, tidak memiliki kedaulatan budaya. Dima

SUARA KAUM BETAWI | Jakarta, -  Beredarnya video Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) yang menggambarkan ada kelompok yang dipengaruhi fanatisme terhadap salah satu pasangan capres-cawapres saat menjalankan shalat tidak berani melafalkan ‘amin’ begitu imam selesai membaca surat Al Fatihah. Selain itu, Zulhas juga menggambarkan sekelompok umat Islam yang saking fanatiknya terhadap pasangan capres-cawapres (dalam hal ini Prabowo Subianto) sehingga tidak mau menjulurkan satu telunjuk jari saat tasyahud karena khawatir dikira mendukung paslon lain. Zulhas juga memeragakan dengan menjulurkan dua jari. Video tersebut banyak disoroti berbagai kalangan dan dianggap menistakan agama. Salah satu yang menyorotinya adalah Imam Besar Forum Betawi Rempug (FBR), KH. Lutfi Hakim dalam pesan Whattapps-nya, Rabu (20/12). Menurutnya, tidak selayaknya Zulhas sebagai pejabat negara mempermainkan agama sekadar untuk melampiaskan hasrat politiknya demi menjilat Pasangan Capres yang didukungnya

SUARAKAUMBETAWI | Jakarta, - DPR RI memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ). Rapat Paripurnanya DPR menetapkan RUU DKJ sebagai beleid inisiatif DPR. Regulasi itu akan mencabut status ibu kota negara dari Jakarta. Ibu kota negara dipindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. RUU DKJ berpijak pada UU IKN. Selain itu, RUU DKJ juga merujuk pada UUD 45 pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, pasal 20, dan pasal 21. Dalam RUU DKJ, Jakarta akan memiliki sejumlah kewenangan khusus, salah satunya sebagaimana disebut dalam Pasal 10, yaitu "Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD.” Pasal tersebut mendapat tanggapan dari berbagai pihak, tidak terkecuali Imam Besar Forum Betawi Rempug (FBR), KH. Lutfi Hakim. Menurutnya, Pasal itu baru sebatas draf yang sifatnya sangat opsional dan masih dimungkinkan berubah dalam pembahasan. Sebab DPR pun

SUARAKAUMBETAWI | Jakarta,- Perhelatan Musyawarah Daerah ke-10 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi DKI Jakarta akan digelar pada hari Selasa-Rabu, 4-5 Desember 2023 di Hotel Grand Cempaka Cipayung Bogor Jawa Barat. Menanggapi hal tersebut, Imam Besar Forum Betawi Rempug (FBR), yang dihubungi lewat telepon, mengatakan bahwa Ketua MUI Propinsi Jakarta wajib dipegang oleh ulama Betawi. Kyai Lutfi, yang juga Wakil Ketua PWNU Jakarta beralasan bahwa sejak awal berdirinya pada tahun 1975, Ketua MUI Propinsi DKI Jakarta selalu dipimpin oleh ulama Betawi. Sekalipun beberapa kali pernah dipimpin oleh bukan ulama Betawi, namun tidak melalui mekanisme Musyawarah Daerah (Musda) dan hanya melanjutkan periode pemimpin sebelumnya, yaitu Pergantian Antar Waktu. Kepemimpinan MUI DKI Jakarta pertama (1975-1980) adalah KH. Abdullah Syafe’i, pendiri perguruan Islam Assyafi’iyyah Jakarta selama dua periode. Dilanjutkan oleh KH. Achmad Mursyidi (1985-1990), pendiri Perguruan Islam Al-Falah

SUARAKAUMBETAWI | Jakarta - Kukus Muda Betawi menyampaikan aspirasinya kepada Fraksi PPP dan PAN DPR RI terkait Lembaga Adat dan Lembaga Kebudayaan Betawi untuk dimasukkan dalam batang tubuh perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta menjadi Ibu Kota Negara atau RUU Kekhususan Jakarta yang saat ini masih dalam pembahasan di Badan Legislasi DPR RI. Hal ini disampaikan oleh Ketua Tim Penyusun Usulan Draft RUU DKJ Kaukus Muda Betawi Haji Beki Mardani kepada Anggota Panja RUU DKJ dari Fraksi PPP DPR RI Anas Tahir dan Dessy Ratnasari Gedung Nusantara I di Jakarta (23/11/2023). Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan dipilihnya Nusantara sebagai Ibu Kota Negara Indonesia yang baru, posisi Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibukota praktis berubah. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pada Pasal 41 mengamanatkan perubahan hukum terkait Jakarta sebagai I