SUARAKAUMBETAWI.COM

Postingan

Postingan terbaru

MENYONGSONG 25 TAHUN FBR: DARI STIGMA "NORAK" MENUJU PILAR BUDAYA BETAWI

SUARAKAUMBETAWI | JAKARTA, Dua puluh lima tahun bukan sekadar angka statistik bagi Forum Betawi Rempug (FBR). Ia adalah saksi bisu metamorfosis sebuah entitas yang lahir dari rahim keresahan identitas di jantung ibu kota. Dari sebuah organisasi massa yang kerap dipandang sebelah mata, kini FBR berdiri sebagai pilar kebudayaan yang melintasi batas administratif Jakarta, menyatukan masyarakat Betawi dalam satu barisan kerempugan yang kian dewasa. Di tengah tren ormas yang gemar bersolek dengan gaya paramiliter atau menampilkan wajah represif, FBR konsisten menempuh jalan sunyi, jalur kebudayaan. Keluguan, kelugasan, dan kesederhanaan khas Betawi yang sempat dicibir “norak” pada awal kemunculannya, justru kini menjadi antitesis bagi organisasi lain yang kaku. Gaya inilah yang menjaga FBR tetap membumi, lebih dekat dengan napas rakyat kecil ketimbang dengan koridor kekuasaan. ** Refleksi dan Transformasi ** Kita tak boleh menutup mata pada sejarah. Perjalanan FBR memang tak se...

HALAL BIHALAL FBR: MERAWAT TRADISI, MENGUATKAN KOHESI

SUARAKAUMBETAWI | JAKARTA, Salam rempug, setelah Ramadhan berakhir, biasanya masyarakat Indonesia mengisi kegiatan Idul Fitri salah satunya dengan Halal Bihalal, tidak terkecuali masyarakat Betawi. Oleh karena itu, Forum Betawi Rempug (FBR) sebagai organisasi yang berbasis kearifan lokal Betawi menjadikan Halal Bihalal sebagai kegiatan rutin tahunan dalam merayakan Idul Fitri. Halal Bihalal FBR tidak terkonsentrasi di satu titik lokasi, melainkan diselenggarakan di setiap Koordinator Wilayah (Korwil) FBR se-Jabodetabek berdasarkan jadwal yang disepakati. Imam Besar FBR, KH Lutfi Hakim, selalu pimpinan pusat FBR berikut jajarannya berkeliling ke masing-masing Korwil tersebut untuk bersilaturrahmi selama hampir 2 (dua) minggu. Istilah Halal Bihalal terdengar seperti bahasa Arab murni, namun kenyataannya ini adalah konstruksi linguistik khas masyarakat Indonesia. Secara etimologis, kata ini berasal dari kata halal yang disisipi huruf ba (bi) yang berarti “dengan”. Makna...

Kampung Budaya Betawi Sukapura, Tradisi yang Hidup di Utara Jakarta

SUARAKAUMBETAWI | JAKARTA, Kampung Budaya Betawi Sukapura di Jakarta Utara menghadirkan wajah berbeda pelestarian budaya Betawi. Kawasan ini tidak dikembangkan sebagai destinasi wisata formal seperti Setu Babakan atau sekadar etalase budaya, melainkan tumbuh dari kehidupan warga yang mempertahankan tradisi secara alami. Di tengah lingkungan yang heterogen, identitas Betawi di Sukapura tetap terjaga. Aktivitas budaya berlangsung sebagai bagian dari keseharian, bukan pertunjukan. Kelompok Gambang Kromong misalnya, melibatkan perempuan sebagai pemain aktif. Tradisi ini terus berjalan tanpa dikemas khusus untuk wisata. Kelompok gambang kromong perempuan yang penulis temui didominasi kaum ibu yang tetap rutin berlatih meski sibuk sebagai ibu rumah tangga. “Ya latihan dong, masa ngurusin laki mulu sama anak-anak. Anak sudah pada gede, kita juga kan butuh hiburan,” ucap Sri, vokalis gambang kromong, saat ditemui belum lama ini. Di samping itu, para personel juga masih menjaga ni...

PWNU Jakarta Ingatkan Negara Tak Ambil Alih Dana Umat Lewat LPDU

SUARAKAUMBETAWI | JAKARTA, Wakil Ketua PWNU DKI Jakarta, KH Lutfi Hakim, mengkritisi rencana Kementerian Agama (Kemenag) membentuk Lembaga Pengelola Dana Umat (LPDU) yang ditargetkan menghimpun dana hingga Rp1.000 triliun per tahun. KH Lutfi Hakim mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak menggeser tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 UUD 1945. “Negara tetap memiliki kewajiban utama memelihara fakir miskin. Jangan sampai dana umat dijadikan substitusi atas tanggung jawab tersebut,” ujarnya melalui keterangan resmi, Senin 6 April 2026. Ia menegaskan bahwa dana umat seperti zakat, infak, dan wakaf merupakan instrumen keagamaan yang selama ini dikelola secara mandiri oleh masyarakat berbasis kepercayaan. “Pengelolaannya harus dijaga tetap amanah dan dekat dengan masyarakat, bukan ditarik ke dalam struktur birokrasi yang berpotensi memperpanjang rantai distribusi,” katanya. Menurutnya, pendekatan yang menjadikan dana umat sebagai objek optimalisasi neg...

Membaca Ulang Halal Bihalal dari Soekarno ke Pramono: Refleksi Lebaran 1447 H

Oleh: KH. Lutfi Hakim SUARAKAUMBETAWI | Setiap perayaan Idul Fitri, kita pasti mengadakan tradisi "Halal Bihalal" di kantor, kampung hingga keluarga. Namun hari ini kita mengenal Halal Bihalal sebagai acara sungkeman, makan ketupat bersama, dan foto-foto di kantor atau kampung setelah Lebaran. Terasa begitu biasa, di mana meminta maaf hanya sekadar tradisi bukan lahir dari kesadaran diri tentang urgensi menjaga harmoni. Padahal tradisi ini lahir bukan dari langgar, pesantren atau buku-buku agama, melainkan dari ruang paling menegangkan dalam sejarah Indonesia, Istana Yogyakarta, tahun 1948. Terjadinya polarisasi yang tajam dan mengancam terjadinya disintegrasi bangsa. Waktu itu Indonesia baru tiga tahun merdeka, tapi sudah nyaris pecah. September 1948, PKI memberontak di Madiun. Di Jawa Barat, Kartosoewirjo memproklamasikan Darul Islam. Para pemimpin politik saling curiga, parlemen gaduh, tentara terbelah. Soekarno melihat, yang retak bukan hanya kabinet, melaink...

HALAL BIHALAL FBR: MERAWAT TRADISI, MENGUATKAN KOHESI

GUBERNUR BERWENANG MENERBITKAN PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) PERIHAL KELEMBAGAAN ADAT(Legalitas Kelembagaan; Legitimasi Sosial)

Oleh: Mohammad Hisyam Rafsanjani SUARAKAUMBETAWI | JAKARTA, PERTAMA, Perihal Legalitas Kelembagaan Mekanisme Ketatanegaraan pada pokoknya diimplementasikan melalui Tata Kelola Administrasi Pemerintahan (good governance) berdasarkan Kewenangan, Prosedur, dan Substansi. Gubernur dideskripsikan sebagai Pejabat Administratif Pemerintahan dalam Pemerintahan Daerah yang mewakili Pemerintahan Pusat. Sumber Kewenangan yang melekat pada Pejabat Administratif Pemerintahan diantaranya bersumber dari Atribusi, Delegasi, dan Mandat. Kewenangan Gubernur menerbitkan Pergub Kelembagaan Adat bersumber dari Kewenangan Delegasi dan/atau dapat disebut sebagai Diskresi (freies ermessen) yang terukur berdasar AUPB, yakni diantaranya bersumber berdasarkan UU DKI Jakarta, UU Pemajuan Kebudayaan, UU Pemerintahan Daerah, UU Administrasi Pemerintahan, UU Cipta Kerja, Permendagri, dll. Sementara itu, struktur ketatanegaraan Kelembagaan Adat yang dibentuk melalui Pergub berbeda dengan Kelembagaa...

Cari Blog Ini

Postingan

Teknologi Hydrotermal di Pasar Kramat Jati: Solusi FBR Atas Sampah Jakarta

MENYONGSONG 25 TAHUN FBR: DARI STIGMA "NORAK" MENUJU PILAR BUDAYA BETAWI

HALAL BIHALAL FBR: MERAWAT TRADISI, MENGUATKAN KOHESI

Kampung Budaya Betawi Sukapura, Tradisi yang Hidup di Utara Jakarta

PWNU Jakarta Ingatkan Negara Tak Ambil Alih Dana Umat Lewat LPDU

Membaca Ulang Halal Bihalal dari Soekarno ke Pramono: Refleksi Lebaran 1447 H

HALAL BIHALAL FBR: MERAWAT TRADISI, MENGUATKAN KOHESI

HALAL BIHALAL FBR: MERAWAT TRADISI, MENGUATKAN KOHESI

GUBERNUR BERWENANG MENERBITKAN PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) PERIHAL KELEMBAGAAN ADAT(Legalitas Kelembagaan; Legitimasi Sosial)

MENYONGSONG 25 TAHUN FBR: DARI STIGMA "NORAK" MENUJU PILAR BUDAYA BETAWI